TESIS MAGISTER KENOTARIATAN (Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)


KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. {Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/PKPU/2001/PN. NIAGA. JKT. PST dan Nomor: 07/PKPU/2002/PN. NIAGA. JKT. PST}

ABSTRAK

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tesebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui study kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitatif.

Pelaksanaan penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme PKPU ini, majelis hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat Final dan Binding ( akhir dan mengikat) artinya atas putusan penerimaan dan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pada akhirnya penulis akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap aturan-aturan dalam undang-Undang No.37 tahun 2004 berkaitan dengan Pengawasan terhadap kelangsungan Perjanjian Perdamaian dan pembayaran utang yang dilakukan oleh Debitur PKPU.

Kata Kunci : Penyelesaian Utang-Piutang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2005).

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PenerbitGrasindo, 2005 ).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).

Jerry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Cet. Pertama, (Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000).

Kartini Mulyani, Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau PKPU, (Bandung: Alumni, 2001).

Lee A. Weng, Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements-Verordening) S. 1905 No. 217 Jo S. 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang Undang No. 4 Tahun 1998, (Medan, 2001).

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).

___________, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).

Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang. Pengetahuan Pasar Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 1995).

___________, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: P.T Djambatan, 1992).

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermesa, 1996).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 1986).

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1994).

Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2005).

Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia, Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, U.U. No. 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).

__________________________, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

Untuk mendapatkan file lengkap silahkan konfirmasi via telpon/sms ke No. HP. 085 641 016 472

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s