SKRIPSI HUKUM (TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS)


TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

BAB I
PENDAHULUAN

 A.    Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, karena setiap orang tentu memerlukan tanah. Seiring dengan semakin bertambahnya akan jumlah manusia dan semakin menyempit jumlah tanah sekarang ini, maka kebutuhan akan penguasaan tanah akan senantiasa bertambah. Orang akan mendapatkan tanah dengan hak penguasaan yang didalamnya termasuk memilikinya adalah menjadi sangat signifikan bila dikaitkan dengan keadaan seperti sekarang ini.

Perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan adalah erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan jual beli tanah. Pada jual beli tanah, hak milik yang bersangkutan beralih karena penyerahan tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hak atas tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan), oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.

Pada dasarnya, apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka akan disepakati harga yang akan dibayarkan, kemudian dilakukan penyerahan terhadap hak atas tanah yang diperjualbelikan oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan pengalihan hak milik dari yang semula ada ditangan penjual, lalu beralih ke tangan pembeli. Akan tetapi, sering terjadi persoalan yang berujung ke arah persengketaan, dimana tanah yang akan diperjualbelikan ternyata tidak hanya milik satu orang saja sebagai pihak penjual, melainkan milik lebih dari satu orang. Kaitannya dengan hal tersebut, maka tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan tanah warisan.

Tanah warisan yang akan diperjualbelikan tentu memiliki konsekuensi dengan para ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Maka ketika ada satu orang ahli waris menjual tanah warisan tersebut pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan tersebut dengan pihak pembelinya. Namun, setelah tanah dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah dihadapan saksi, ada ahli waris lain yang sebenarnya juga berhak atas kepemilikan tanah warisan tersebut mempersengketakan lantaran merasa dirinya tidak diikutkan dalam jual beli tanah tersebut.

Dengan kata lain, bahwa ahli waris dari tanah warisan tersebut tidak menyetujui untuk adanya peralihan hak atas tanah untuk dimiliki orang lain. Sehingga, terjadi sengketa atas jual beli tanah tersebut.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dari pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Dalam pasal 1455 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang diperjualbelikan itu serta harganya, biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar.

Tanah yang dijual akan mendapat masalah, tatkala dihadapakan pada persoalan tanah warisan seperti tersebut diatas. Tanah warisan adalah bagian dari harta peninggalan berupa benda tidak bergerak milik pewaris yang akan diwariskan kepada para ahli waris. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, dalam hal ini berupa tanah. Pada dasarnya para ahli waris dapat mencegah tiap penjualan apabila diantara mereka terjadi ketidaksepakatan atas tanah yang akan dijual berakibat kepada tindakan kepemilikan atas tanah tersebut.

Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris yang lainnya apabila ia hendak menjual tanah warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas tanah tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa ahli waris satu-satunya, maka pembelian tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan secara diam-diam. Jika ahli waris lainnya yang notabene juga berhak atas tanah tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas jual beli tanah tersebut.

Setiap orang selalu ingin mempertahankan hak-haknya, begitu pula ahli waris terhadap tanah yang diwariskannya. Sengketa yang demikian tidak dapat diabaikan tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, oleh karena itu apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Timbulnya sengketa bermula dari pengaduan ahli waris yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah warisan, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya usaha-usaha untuk menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah warisan yang diperjualbelikan oleh sebagian ahli waris dapat dilakukan secara preventif pada saat pemberian hak diproses, yaitu dengan jalan musyawarah diantara para ahli waris. Tindakan yang bersifat pencegahan ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan usaha penyelesaian sengketa apabila masalah tersebut telah menjadi kasus (respresif).

Status tanah warisan yang dijual adalah sebagai akibat dari telah dilakukannya proses jual beli akan menjadi hal yang sangat rumit apabila tidak berdasarkan atas kesepakatan maupun persetujuan para ahli waris. Tanah yang menjadi persengketaan dapat diselesaikan melalui kekeluargaan. Akan tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat musyawarah kekeluargaan, maka melalui jalur pengadilanlah yang akan menyelesaikannya, dengan tujuan mencari keadilan.

Penyelesaian sengketa atas tanah warisan senantiasa harus memperhatikan dan mendasarkan kepada peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan-kepentingan para pihak dan diusahakan harus diselesaikan dengan tuntas.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam skripsi ini dengan judul : TINJAUAN TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BEL1 TANAH WARISAN YANG DILAKUKAN SEBAGIAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS (Study Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas, penulis mencoba mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

  1. Mengapa perjanjian jual beli tanah warisan yang dilakukan oleh sebagian waris menjadi sengketa ?
  2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tanah warisan yang dilakukan oleh sebagian ahli waris ?

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Penerbit Alumni, 1980.

Effendi Perangin. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

Harun A1 Rasvid, Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah, Ghalia Indonesia, 1987.

HMH. Poznwosoetjipro, Pengertian Pokok Hukum Agraria Indonesia. Djambatan, Jakarta.

Satrio. Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Moedjiono, Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yoyakarta, 1997.

R. Subekti Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bandung, Cetak .III, 1989.

 __________ . Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, Cetakan xLx 1984.

___________ , Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

 __________ , Hukum Pembuktian, Cet Ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

____________ , Pokok;Pokok Hukum Perdata, Penerbit Sumur Bandung. Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.

Untuk mendapatkan file lengkap silahkan konfirmasi via telpon/sms ke No. HP. 085 641 016 472 / PIN : 2771D5FB

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s