TESIS MAGISTER HUKUM (Prespektif Yuridis Dan Sosiologis Tentang Perkawinan Antar Pemeluk Agama)


PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK

Penelitian tentang “Perspektif Yuridis dan Sosiologi Tentang Perkawinan Antar Pemeluk Agama” ini merupakan penelitian hokum normatif. Pengumpulan data dalam penefitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah berlakunya Undang­Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanantar pemeluk agama dibolehkan dan mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan antar pemeluk agama tersebut.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 terdapat kekosongan hokum mengenai pengaturan perkawinan antar pemeluk agama. Padahal kenyataannya banyak diantara anggota – masyarakat yang berbeda agama berkeinginan melangsungkan perkawinan. Rumusan dalam penelitian ini ialah : Apakah menurut UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan antar pemeluk agama dibolehkan dan bagaiman keabsahannya.

Hasil penelitian di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dibolehkan. Adapun pelaksanaannya dilakukan rnenurut hukum agama yang dianut oleh salah satu calon mempelai. Cara menentukan hukum agama yang akan digunakan dalam melaksanakan perkawinan itu dilakukan dengan cara pemilihan hokum ( rechtkueze), yaitu salah satu pihak membuat pernyataan secara tertulis, bahwa ia bersedia menikah menurut hokum agama yang dianut oleh calon pasangannya. Mengenai keabsahan perkawinan antar pemeluk agama secara yuridis tidak masalah, sebab sebagai konsekuensi dari pemilihan hmkum yang telah dilakukan oleh calon mempelai, maka huum agama yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan juga digunakan sebagai “Ukuran” untuk “Menilai” keabsahan perkawinan antar pemeluk agama tersebut. Dalam praktek peradilan di kabupaten Wonogiri tidak ditemukan putusan yang membatalkan pe’rkawinan antar agama, lembaga pengadilan sebagai satu­satunya lembaga yang mempunyai kewenangan menguji keabsahan suatu perkawinan melalui putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa : Beda agama diantara calon mempelai bukan larangan perkawinan.

Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kea rah penyempumaan UU No. 1 Tahun 1974 . Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1978, Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia

Apeldoorn,LJ Van Prot 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita

Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama, Dian Rakyat

Djaya,S. Melida, 1983, Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Vrana Widya Darma

Gandasubrata, S. Purwoto, 1988, Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan P,erkawinan di Indonesia, Airlangga University Press

Hadikusumo, Hilman 1990, Hukum Perkawinan di Indonesia, Mandar Mau

______________ , 2003, Hukum Perkawinan di Indonesia, Mandar Maju

Huijbers, Theo, 1995,Filsa, fat Hukum, Kanisius

Ichtijanto, Agustus, 1993, Perkawinan Campuran Dalam Negeri RI : Suatu Studi : Kearah Hukum Yang dicita-citakan, Hukum dan Pembangunan

Koesnoe, Moh, 1995, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, V aria peradilan No. 122

Mertokusumo, RM Sudikno, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty

_____________________ , 1988, Mengenal Hukum, liberty

______________________ , 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty

0 Carm,Dr.Piet Go, 1990, Hukum perkawinan Gereja Kathodik, Dioma

Prawirohamidjojo, Soetojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Mandar Maju

Rahardjo,Dr. Satjipto,2004, llmu Hukum, Muhammadiyah University Press

Ramudyo, Mohd. Idris, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju

Rusli dan R Tama, 1984, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Dharma

_____________________, 2000, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya

Saleh,K.Wantjik, 1980, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia

Sidharta, PH, 1992, Undang Undang Perkawinan Ditinjau Dar! Segi Hukum Tata Hukum Pada Dewasa Ini, Hukum dan Pembangunan

Siregar, Bismar, 1991, Kawin Campur Antar Agama Bagaimana Penyelesaiannya, Varia Peradilan, No. 75

Subadio, Maria Ulfah, 1981, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, Yogya

Scedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika

Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta

Syahrani, Riduan, 1989, Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata

Thaib, Dahlan, 2000, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty W RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rineka Cipta UU RI No. 39, Tahun 1999, tenta ng HAM, Citra Umbara

Varia Peradilan, Majalah Hukum, No. 45, 1989, Perkawinan Campuran Antar : Agama, Garuda Metropolitan

Zulkarnaen, 1990, Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis, Ilmu dan Budaya

Untuk mendapatkan file lengkap silahkan konfirmasi via telpon/sms ke No. HP. 085 641 016 472

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s